Wednesday, 31 August 2016

Lika Liku Pemangkasan Tunjangan Guru

Lika Liku Pemotongan Tunjangan Guru

Pemotongan Anggaran Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp. 23,3 Triliun menuai pro dan kontra - Pemerintah dinilai tidak peduli akan nasib guru. Padahal rencana tersebut memangkas kelebihan budjet yang berpotensi menjadi lahan empuk bagi para koruptor. Bagaimana nasib guru penerima TPG?

Dilansir dari Tirto.id - Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani memutuskan untuk memangkas anggaran tunjangan profesi guru (TPG) atau sertifikasi guru sebesar Rp. 23,3 Triliun itu dari total anggaran TPG sebesar Rp. 69,7 Triliun pada APBN-P 2016. Anggaran sebesar Rp. 23,3 Triliun itu dinilai terlalu besar untuk kebutuha dana sertifikasi guru.

Asumsi kelebihan budjet ini merujuk pada data yang dimiliki Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Menurut data tersebut, jumlah guru bersertifikat yang berhak memperoleh TPG pada tahun 2015 sebanyak 1.300.758 orang. Jumlah itu kemudian menyusut menjadi 1.221.947 orang karena telah pensiun.

Sri Mulyani berharap, rencana pemerintah memangkas anggaran TPG ini tidak disalah tafsirkan sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah kepada para guru. Pemotongan ini murni dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dengan data riil jumlah guru di lapangan.

Langkah Sri Mulyani tersebut menuai pro dan kontra. Bagi kelompok yang pro, keputusan pemerintah tersebut dinilai tepat, karean kelebihan budjet dapat berpotensi menjadi lahan empuk bagi para koruptor untuk mengembat uang negara.

Namun, tak sedikit yang mengkritik rencana pemotongan anggaran TPG tersebut. Para politis di DPR langsung memanfaatkan  isu ini sebagai pencitraan, seperti yang dilakukan Ketua DPR, Ade Komarudin.


Bagi Politisi Partai Golkar ini, tidak seharusnya pemerintah memangkas anggaran tunjangan profesi guru, karena guru merupakan pahlawan tanpa jasa. Ia menyarankan, sebaiknya pemerintah memangkas anggaran sektor lain, termasuk gaji pejabat.

Namun, publik tentu bisa melihat lebih jernih terkait pro kontra pemangkasan anggaran TPG sebesar Rp. 23,3 Triliun tersebut. Apalagi, dasar pemangkasan anggaran TPG ini berdasarkan data kementrian Keuangan, meskipun berbeda dengan data yang dimiliki Kemendikbud.

Perlu Sinkronisasi Data

 Pernyataan Sri Mulyani untuk memangkas anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp. 23,3 Triliun mengkonfirmasi beberapa hal. Salah satunya soal tidak sinkronnya data yang dimiliki Kemenkeu dan Kemendikbud.

Data yang dimiliki Kemenkeu menunjukkan bahwa jumlah guru bersertifikat pada tahun 2015 adalah 1.300.758 orang. Jumlah ini menyusut menjadi 1.221.947 orang karena sebagian sudah memasuki masa pensiun.

Sementara data yang dimiliki Kemendikbud berbeda. Misalnya, jumlah guru yang diangkat sampai dengan tahun 2015 sebanyak 1.755.010 orang, sedangkan yang tersertifikasi 1.638.240 orang. Artinya, jumlah guru yang tersertifikasi antara data yang dimiliki kemenkeu dan Kemendikbud berbeda, selisihnya mencapai 416.473 guru.

Selain Tidak sinkronnya data antar kementrian, pernyataan Sri Mulyani juga menjadi indikator bahwa ada ketidaktelitian dalam proses pembahasan anggaran yang dilakukan antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Karena itu, sudah selayaknya Banggar lebih jeli dan profesional dalam menyetujui usulan anggaran yang diajukan pemerintah.

Sementara terkait perbedaan data di atas, tentu pekerjaan rumah yang harus dilakukan olah pemerintah adalah sinkronisasi data antarkementrian, jangan sampai data yang disodorkan ke publik berbeda, sehingga membingunkan publik data mana yang bisa dijadikan acuan.

Khusus kasus pemotongan anggaran tunjangan profesi guru ini, DPR mewacanakan akan membentuk Panitia Kerja untuk menelusuri perbedaan jumlah guru tersertifikasi, sehingga pro kontra terkait pemotongan dana sertifikasi ini dapat diminimalisir, sebab jumlahnya sangat signifikan.

Lika Liku Pemotongan Tunjangan Guru
Inti berita Lika-liku pemangkasan tunjangan guru (pict by : tirto.id)

Bagaimana Nasib Guru Penerima TPG?

Rencana pemerintah mengurangi anggran TOG sebesar Rp. 23,3 Triliun cukup meresahkan para guru. Namun, Kemendikbud sudah memastikan bahwa pengurangan anggaran Rp. 23,3 Triliun tidak akan mengurangi hak guru penerima TPG, namun hanya mengurangi alokasi dana yang berpotensi tidak akan diserap.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata mengatakan, pengurangan anggaran tersebut merupakan usulan Kemendikbud yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat nomor 33130/A.A1.1/2016 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang permohonan penghentian penyaluran tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru tahun anggaran 2016 bagi sebagian daerah.

"Surat tersebut disampaikan ke Kemenkeu berdasarkan hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan pada bulan Mei 2016 antara Kemendikbud, Kemenkeu, dan Pemda. Jumlah guru PNSD yang menerima SK Tunjangan Profesi sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan sekitar 90 persen, sehingga ada kemungkinan dana tidak akan terserap," ujarnya seperti dilansir di halaman resmi kementrian.

Pranata menjelaskan, beberapa faktor penyebab pengurangan anggaran, antara lain guru pemilik sertifikat profesi yang telah pensiun, mutasi, promosi, tidak dapat memenuhi beban mengajar 24 jam, dan tidak linier dengan sertifikat pendidiknya.

Terlepas dari pro dan kontra di atas, pemangkasan anggaran tunjangan profesi guru ini bukan hanya persoalan efesiensi semata, namun  sebagai bentuk kejelian Kementrian Keuangan melihat adanya kelebihan budjet yang bisa saja dimanfaatkan oleh para perampok uang negara. Efisiensi anggaran juga perlu di tengah defisit yang sedang membayangi APBN.
loading...


EmoticonEmoticon