Monday, 5 September 2016

Kabar Gembira Pembebasan Pajak RANMOR Jawa Timur

Kabar Gembira Pembebasan Pajak RANMOR Jawa Timur

Kebijakan Gubernur Jawa Timur Mengenai Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor - Masyarakat Jawa Timur patut bergembira dengan adanya Kebijakan Gubernur mengenai pemberian dan pembebasan pajak daerah dalam hal ini adalah untuk kendaraan bermotor. Keringanan dan intensif pajak kendaraan bermotor untuk warganya ini diberikan selama tiga bulan, yaitu 5 September hingga 3 Desember 2016.

Kepala Dinas Pendapatan Jawa Timur Bobby Soemiarsono mengatakan "Kebijakan ini dalam rangka mengurangi beban pemilik kendaraan yang terkena dampak perlambatan ekonomi yang berakibat terlambat membayar pajak kendaraan bermotor," ujar Bobby di Surabaya, Jumat, (2/9/2016) seperti yang dilansir tempo.co

Ia juga menjelaskan, kebijakan ini juga sebagai bentuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan melakukan pendaftaran kepemilikan kendaraan bermotor, khususnya penyerahan kedua, dan seterusnya. Tujuan lainnya adalah mengurangi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sumbangan wajib kecelakaan lalulintas jalan, serta pengesahan STNK setiap bulan.

Keringanan dan pembebasan pajak, kata Bobby, berupa pembebasan pokok dan sanksi administratif berupa kenaikan dan atau bunga bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) atas penyereahan kedua dan seterusnya (BBN II). Tidak itu saja, keringanan lainnya berupa pembebasan sanksi administratif berupa kenaikan dan atau bunga kendaraan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Bobby mengatakan sasaran kebijakan dan pembebasan pajak pokok dan sanksi administratif BBN-KB atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II), serta pembebasan sanksi administratif bungan PKB berlaku untuk kendaraan bermotor roda dua, roda tiga dan roda empat atau lebih.

Kabar Gembira Pembebasan Pajak RANMOR Jawa Timur

Adapun kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sesuai dengan Perda Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2016.

Bobby juga menjelaskan, manfaat kebijakan ini antara lain menjamin kepastian hak kepemilikan kendaraan bermotor, meningkatkan tertib administratif pengelolaan pajak daerah, mengurangi pertumbuhan piutang pajak kendaraan bermotor, serta meningkatkan akurasi database kendaraan bermotor. "Yang penting, kebijakan ini mendorong masyarakat memenuhi kewajibannya membayar pajak sebelum jatuh tempo masa pajaknya," tutup Bobby.
loading...


EmoticonEmoticon