Tuesday, 20 September 2016

Manfaat Rekam KTP Elektronik Untuk Kemudahan Pelayanan Publik


Manfaat Rekam KTP Elekronik Untuk Kemudahan Pelayanan Publik

Segera Rekam KTP Elektronik untuk kemudahan pelayanan publik - Kita ketahui bahwa sudah beberapa tahun ini Indonesia menerapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. Namun belum semua warga memiliki E-KTP. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, mulai dari jauhnya tempat untuk mendapatkan E-KTP bagi warga pedesaan sampai pada malasnya warga dalam mengurus E-KTP. Padahal memiliki KTP adalah wajib bagi Warga Negara yang sudah cukup umur dan sesuai dengan syarat kententuannya.

Pusat Penerangan Kemendagri dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo. Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepada seluruh  masyarakat Indonesia segera merekam data diri mereka dan membuat KTP Elektronik (KTP El). Hingga pertengahan Agustus lalu, baru 161 juta penduduk atau 88 persen yang sudah merekam data dirinya, sejak program menuju single identity diluncurkan pada bulan Februari 2011. Sisanya, masih ada sekitar 22 juta penduduk yang belum merekam dirinya.

Padahal, sesuai dengan Perpres No.112 Tahun 2013 bahwa KTP Non Elektronik sudah tidak berlaku lagi sejak 31 Desember 2014. Mulai 1 Januari 2015 penduduk sudah harus menggunakan KTP Elektronik (KTP El).

"Hal ini begitu penting karena kelak semua pelayanan publik akan berbasi NIK dan KTP El. KTP itu seperti 'Nyawa' Penduduk, karena segala urusan mulai dari membuat SIM, BPJS, mengurus akta nikah, semua membutukan data KTP El," Ujar Mendagri Thahjo Kumolo, (22/8) Seperti yang dilansir bakohumas.kominfo.go.id. Bagi Penduduk yang belum melakukan perekaman, Kemendagri memberikan perhatian khusus dan memberikan kemudahan-kemudahan, terlebih saat ini semua data dan titik-titik pelayanan di daerah sudah terkonsentrasi dengan Data Center di Pusat.

Manfaat Rekam KTP Elekronik Untuk Kemudahan Pelayanan Publik


Jadi, dengan teknologi, Kemendagri memangkas 3 prosedur pembuatan KTP-El. Penduduk yang ingin merekam KTP-El tidak perlu lagi membawa surat pengantar dari RT/RW dan Kelurahan serta akta lahir. "Cukup membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) ke Dinas Dukcapil manapun. Bisa diurus dimana saja, tidak haru sesuai domisili penduduk," ujar Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Prof. Zudan Arif Fakrulloh.

Saat ini 92 lembaga pemerintah dan swasta sudah menggunakan data KTP-El dan NIK untuk akses layanan publik. Disamping hal itu, langkah tegas perlu diambil Pemerintah untuk pembaharuan database, tentang jati diri penduduk Indonesia, sehingga tidak perlu lagi membuat "KTP Lokal" untuk pengurusan ijin, pembukaan rekening bank, dsb. KTP-El juga mencegah kepemilikan KTP ganda atau KTP palsu. Dengan demikian akurasi data penduduk presisi dan dapat digunakan untuk beragam kepentingan, khususnya pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.

Sejak program KTP-El dilaksanakan pada 2011, sebanyak 524 Kabupaten/Kota dan 6.234 Kecapamatan telah disiapkan untuk dapat melakukan perekaman. Dengan rata-rata kemampuan merekam 100 orang perhari di setiap titik perekaman, maka potensi setiap harinya tidak kurang dari 600.000 atau dalam 40 hari sebesar 24 juga orang. "Ini tentu dengan asumsi mayarakat datang ke titik perekaman. Kunci utamanya adalah kesadaran masyarakat untuk merekam data dirinya," lanjut Zudan.

Sementara itu,berkenaan dengan blangko KTP-El, terutama untuk menyelesaikan Print Ready Record (PRR) yang sejak tahu 2012 terakumulasi 38 juta lebih, saat ini blangko yang tersedia sebanyak 4,6 juta. Saat ini kemendagri sedang melakukan pergeseran anggaran TA 2016 sehingga bisa menambah 5 juta blangko untuk mengantisipasi animo masyarakat dalam mengurus identitasnya.

Sedemikian pentingnya memiliki KTP-El oleh penduduk, sehingga pemerintah serius menangani masalah perekaman KTP-El sampai memangkas 3 syarat pengurususan KTP demi memudahkan dalam pelayanan pembuatan KTP-El. 
loading...


EmoticonEmoticon