Wednesday, 28 September 2016

Miris, Guru Honorer Jember Digaji Tabungan Siswa

Miris, Guru Honorer Jember Digaji Tabungan Siswa

GTT dan PPT di Kabupaten Jember digaji dari tabungan siswa - Sejak bergantinya tangkup pimpinan tertinggi di Kabupaten Jember dari Bupati Jalal ke Bupati Faida banyak program-program baru yang muncul. Perbaikan demi perbaikan diinginkan dan dilakukan oleh Bupati Faida. Salah satu programnya yang cukup mengejutkan dunia pendidikan di Kabupaten Jember yaitu digulirkannya program sekolah gratis sampai tingkatan SMA dan SMK khusus negeri.

Namun program pendidikan gratis Bupati Faida yang diluncurkan tanpa persiapan matang berdampak terhadap penggajian guru honorer dan tendik sekolah yang masih berstatus honor. Ada sekolah yang terpaksa meminjam uang tabungan siswa untuk menggaji guru honorer seperti yang dilansir di beritajatim.com (03/09/2016) Reporter oleh Oryza A. Wirawan.

"Sistem pendidikan gratis berimbas, karena mau diambil dari mana honor guru jika tidak boleh ada pungutan, Supaya kegiatan belajar mengajar berjalan, tabungan siswa digunakan untuk membayar honor." kata ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi Cholish.

Program pendidikan gratis adalah salah satu dari 22 janji Bupati Faida saat kampanye pemilihan kepala daerah. Mulai tahun ajaran 2016, ia melarang sekolah-sekolah negeri menerima sumbangan partisipasi pendidikan dari orang tua siswa. Larangan itu tidak dituangkan dalam peraturan bupati, melainkan surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Bupati Faida berjanji menggunakan anggaran APBD untuk menutup kebutuhan sekolah yang semula dipenuhi dengan uantg partisipasi masyarakat, termasuk untuk gaji guru honorer. Namun hingga tahun ajaran baru 2016 dilaksanakan dan program ini diluncurkan via akun Facebook resmi Bupati Faida, belum ada anggaran untuk sekolah gratis.

Medio Juli lalu, informasi ini soal penggunaan uang tabungan siswa untuk gaji guru honorer sudah disampaikan kepala SMP Negeri 2 Eko Budiyono. Menurutnya saat itu, SMPN 2 Jember tiap bulan mengeluarkan biaya untuk guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap sekitar Rp. 30 juta. "Sementara, yang bisa diambil dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah) hanya 15 persen, yaitu Rp. 6,5juta. Jadi kekurangannya biasa kami ambil dari dana rutin masyarakat." Kata Eko Budiyono.

Sekretaris Dinas Pendidikan Jember Subadri Habib mengaku belum mendengar masalah tersebut. "Sya akan cek di lapangan. Sampai hari ini belum ada keluhan dari sekolah soal guru honorer," pungkasnya.

Subadri membenarkan jika ada kepala sekolah yang dipanggil ke Dispendik untuk diklarifikasi mengenai sumbangan partisipasi orang tua. "Jadi tidak ada lagi yang menyimpang dari surat edaran Pak Kepala Dinas. Soal ada sanksi atau tidak, tergantung apakah ada kesalahan atau tidak," katanya.

Menurut Subadri, pihaknya sebenarnya memiliki alokasi anggaran untuk insentif guru dalam APBD. "Cuma mungkin ada satu dua guru belum dapat. Nominal rata-rata kisaran Rp. 300ribu perbulan. Kalau belum terima honor, itu saja yang kami cairkan," imbuh Subadri.

Subadri juga menjelaskan bahwa semua data honorer  terdata di Dispendik dan ini sudah berjalan tiga empat tahun yang lalu.

Namun Hafidi meminta agar Dispendik memberikan kepastian soal gaji guru honorer. "Jangan melamun, Urusan pendidikan ini urusan pasti. Kalau sudah dianggarkan, buktinya kok masih terjadi seperti ini? Kita bicara bukti, biar tidak galau," kata Hafidi.

Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan nasib dari guru honorer yang kami lansir dari beritajatim.com. Semoga masalah-masalah yang ada segera dapat terselesaikan dengan baik sehingga manfaat untuk semua pihak. Suatu kebijakan memang akan membawa dampak positif dan negatif, ada yang diuntukngkan ada yang dirugikan. Namun apapun kebijakannya pasti akan membawa hal yang baik. Mari kita dukung segala macam kebijakan yang sudah memiliki dasar-dasar ataupun asas kebaikan.
loading...


EmoticonEmoticon