Tuesday, 6 September 2016

Mulai 1 Januari 2017, PNS Berhak Atas Hasil Pengembangan Iuran Taspen

Mulai 1 Januari 2017, PNS Berhak Atas Hasil Pengembangan Iuran Taspen

PNS memiliki hak atas pengembangan Taspen mulai tahun 2017 - Kabar gembira untuk para PNS (Pegawai Negeri Sipil), dimana terhitung mulai tahun 2017 PNS yang pensiun atau meninggal dunia berhak atas manfaat asuransi sosial dari Program Tabungan Hari Tua (THT) ditambah akumulasi selisih iuran dan hasil pengembangannya.

Sejalan  dengan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewajibkan PT. Taspen Persero membukukan akumulasi selisih iuran (SI) dan hasil pengembangan (HP) THT dalam masing-masing akun PNS.

Mulai 1 Januari 2017, PNS Berhak Atas Hasil Pengembangan Iuran Taspen

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.02/2016 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang ditanda tangani oleh Sri Mulyani pada 23 Agustus 2016 dan diundangkan pada 26 Agustus 2016. Dalam PMK tersebut ditegaskan, ada dua manfaat asuransi yang menjadi hak PNS atau istri dan anaknya, yakni Asuransi Dwiguna dan Asuransi kematian (Askem).

Asuransi Dwiguna diberikan jika PNS berhenti karen pensiun, meninggal dunia, Atau hal lain. Sedangkan Asuransi Askem diberikan jika PNS atau istri/suami anak anaknya meninggal dunia.

Selama ini, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 500/KMK.06/2004, jumlah manfaat asuransi Dwiguna yang dibayarkan bagi PNS yang berhenti atau pensiun sebesar 60% dari penghasilan terakhir dikali jumlah tahun kepesertaan, plus 60% dari selisih penghasilan dikalikan lama tahun kepesertaan sejak 1 Januari 2001.

Atau bagi PNS yang meninggal dunia adalah 60% dari penghasilan terakhir dikalikan dengan selisih antara batas usia pensiun (58 tahun) atau meninggal ditambah dengan 60% dikalikan jumlah tahun kepesertaan sejak 1 Januari 2001. Besarnya manfaat Asuransi Dwiguna sampai saat ini minimal Rp. 1 juta.

Mulai 1 Januari 2017, PNS Berhak Atas Hasil Pengembangan Iuran Taspen

Namun dalam PMK Nomor 128/PMK.02/2016, Menteri Keuangan menambah dua variabel, yakni selisih iuran (SI) dan hasil pengembangan (HP) THT, dalam formula perhitungan manfaat asuransi Dwiguna tersebut. Minimal manfaat Asuransi Dwiguna yang harus dibayarkan PT. Taspen pun dinaikkan menjadi Rp. 3 juta.

Sementara bagi PNS yang berhenti setelah 1 Januari 2017, besaran manfaatnya mengacu pada indeks pengali penghasilan terakhir berdasarkan jumlah tahun kepesertaan, ditambah dengan selisih iuran dan hasil pengembangan THT, dengan minimal manfaat yang harus dibayarkan Taspen Rp. 550 ribu.

Sementara untuk Asuransi Askem formulanya tidak berubah. Kecuali bagi PNS yang berhenti setelah 1 Januari 2017, jumlah bulan sejak berhenti tidak dijadikan pengali atau kosong. Apabila selama ini minimal manfaat Asuransi Askem tidak boleh kurang dari Rp. 100 ribu, maka per 1 Januari 2017 batas minimalnya naik menjadi Rp. 550 ribu.

Hasil pengembangan THT yang dijadikan tambahan dalam manfaat asuransi ditetapkan menkeu sebesar 0,25% di atas rata-rata bunga deposito bank BUMN. Demikian seperti yang dilansir cnnindonesia.com.

loading...


EmoticonEmoticon