Tuesday, 15 November 2016

Hiksz... Selamat Tinggal Sekolah Gratis

Hiksz... Selamat Tinggal Sekolah Gratis SMA/SMK

SMA/SMK tidak akan gratis lagi - Jangan bersedih ya sobat, meski sekolah tidak gratis lagi, semoga Allah menggantinya dengan kesuksesan sobat sekalian di masa depan! Istilah "Tidak Ada Yang Gratis Di Dunia Ini" memanglah benar. Namun jangan khawatir sobat, jika kita ikhlas niatnya untuk menuntut ilmu dan menjadikan diri sobat sebagai pribadi yang berakhlak karena berpendidikan, InsyaAllah semuanya akan sobat rasakan nikmat dan indahnya di masa depan.

Berikut adalah informasi terkait ditiadakannya sekolah gratis khususnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) yang kami kutip dari jpnn.com, dimana Pendidikan tingkat SMA/SMK di Surabaya terancam tidak gratis lagi nih sobat.

Pasalnya sobat, Pemprov Jatim bakal memberikan perlakuan yang sama untuk SMA/SMK se-Jawa Timur dengan anggaran senilai Rp. 2,7 triliun. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim Malik Effendi yang mengatakan hal itu.

Dia juga menegaskan sobat, ke depan tidak mungkin ada anggaran khusus bagi daerah yang telah menerapkan sekolah gratis di jenjang SMA/SMK, seperti Surabaya. Sabar ya sobat, meski sekolah sudah tidak gratis lagi, masih banyak beasiswa untuk siswa tidak mampu kok.

"Kewenangan SMA/SMK disesuaikan dengan standar umum kabupaten/kota. Dananya dari APBN, sehingga tidak mungkin ada perlakuan yang berbeda," kata ketua Fraksi PAN itu.

Bila pemprov menerapkan kebijakan sekolah gratis, lanjut Malik, hal itu harus berlaku di seluruh daerah. Konsekuensinya, anggaran yang ditanggung pemprov juga turut membengkak. Masuk akal juga ya sobat. Memang harus adil, jika di Jawa Timur ada daerah yang sekolah gratis maka daerah lain juga harus gratis. Jadi tidak timbul iri hati sobat.

"Hal ini tentu sulit dilakukan. APBD Jatim tidak cukup, kata pria yang juga anggota komisi C tersebut. Sekolah gratis selama ini sudah diterapkab oleh Surabaya dan Blitar.

Jenjangnya SD hingga SMA/SMK. Sejak peralihan kewenangan SMA/SMK ke pemprov, di dua daerah itu sekolah gratis hanya berlaku untuk SD hingga SMP. Wah ternyata adik-adik sobat yang di SD dan SMP masih gratis kok.

Apabila ingin melanjutkan kebijakan sekolah gratis seperti sedia kala, lanjut dia, masing-masing kabupaten/kota bisa membantu dengan menyediakan dana bantuan operasional daerah (bopda) yang bersumber dari APBD kabupaten/kota.

"Bagaimana tindak lanjutnya seharusnya dibicarakan antara pemprov dan pemkot," jelas Malik. Tanpa sekolah gratis tersebut tentu akan memberatkan para wali murid di Surabaya.

Selama bertahun-tahun mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya ke SMA/SMK tanpa memikirka biaya. Kebijakan itu juga mendongkrak jumlah lulusan SMA/SMK di Surabaya.

Kepala Banda Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Sonhaji menyatakan, pemkot tidak bisa memberikan bantuan operasional daerah (bopda) untuk SMA/SMK yang kini berada di bawah kewenangan pemprov.

"Dasar hukumnya apa? Kalau tidak ada payung hukum yang jelas, ya ngggak mungkin kami memberikan bantuan daerah ke provinsi," kata Agus.

Agus juga menyebutkan, pemkot memang mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pendidikan. Tahun ini pemkot mengucurkan anggaran hingga 27 persen dari APBD Surabaya 2016 yang nilainya 8 triliun.

Nominalnya mencapai Rp. 2,16 triliun. Itu hanya berselisih Rp. 540 miliar dari APBD Jatim 2017 yang dikucurkan untuk SMA/SMK. Nah, menuruh Agus, sobat sekalian, anggaran tersebut akan diproyeksikan untuk SD dan SMP.

"Otomatis nanti SD dan SMP semakin naik. Karena anggaran yang digelontorkan semakin banyak," terangnya.

Problem peralihan kewenangan bukan itu saja sobat. Digedoknya APBD Jatim 2017 yang tidak mengalokasikan anggaran penggajian guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) juga bikin para guru honorer harap-harap cemas.

Koordinator Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Eko Mardiono mengungkapkan, seluruh GTT/PTT kini tidak tahu lagi siapa yang akan menggaji mereka.

Selama ini SK mereka dikeluarkan bupati atau wali kota masin-masing. Pasca peralihan, gubernur belum mengeluarkan payung hukum untu menggaji mereka (GTT/PTT).

Pria yang menjadi kepala staf tata usaha SMP 37 Surabaya itu berencana melakukan konsolidasi dengan seluruh pengurus FHK2I se-Jatim.

"Kami jadi korban kebijakan yang pelaksanaannya kurang dipikirkan secara matang," ujar pria berkumis tebal itu sobat. Dia memberi waktu pemerintah untuk memberikan kepastian nasib para pegawai honorer. Bila sampai Januari tak ada perubahan, dirinya mengancam melakukan unjuk rasa.

Pria yang sudah menjadi pegawai honorer selama 28 tahun itu menuntut para tenaga honorer digahi sesuai UMK daerah masing-masing. Sebab, banyak cerita guru-guru yang dibayar hanya Rp. 400 ribu hingga Rp. 500 ribu sebulan.

Lebih lanjut, dia meminta tenaga honorer diangkat menjadi PNS.

"Honorer tidak bisa diangkat karena terganjal UU ASN (Aparatur Sipil Negara). Dalam ASN tidck tercantum tenaga honorer," ucpanya.

Demikianlah sobat ulasan mengenai terancamnya sekolah gratis untuk SMA/SMKyang merupakan efek dari peralihan kewenangan dari daerah ke provinsi. Semoga kedepannya tidak terjadi masalah yang dapat menyebabkan ada pihak-pihak yang dirugikan. Semuanya demi kemajuan kualitas pendidikan di Indonesia.

|Baca Juga: Sekolah Gratis, Tuh Kan Sekolah Akhirnya Puyeng Cari Utangan

loading...

2 komentar

Itu baru keputusan logis, sesuai dengan semboyan Propinsi Jawa Timur Jer Basuki Mowo Beo

Benar itu pak, semoga pemerintah dapat memikirkan jalan tengahnya. Pendidikan memang butuh biaya, tapi ya jangan mahal-mahal. Semoga pendidikan Indonesia semakin maju. Salam Jer Besuki Mowo Beo


EmoticonEmoticon