Saturday, 12 November 2016

Sekolah Gratis, Tuh Kan Sekolah Akhirnya Puyeng Cari Utangan

Sekolah Gratis, Tuh Kan Sekolah Akhirnya Puyeng Cari Utangan

SMA/SMK Luntang Lantung Cari Utangan - Selama dana bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) cair dan lancar maka tidak akan pernah ada masalah bagi daerah-daerah yang menerapkan kebijakan program sekolah gratis. Namun jika bopda tidak turun maka inilah akibat yang dirasakan oleh SMA dan SMK, salah satunya di kota Surabaya.

SMA/SMK di Surabaya kini semakin waswas dengan belum cairnya dana bopda triwulan IV yaitu bulan Oktober-Desember. Maklum, selama ini banyak kegiatan di sekolah yang bergantung pada dana bopda. Untuk menutup kekurangan anggaran, banyak sekolah yang kini mencari pinjaman.

Dikutip dari jpnn.com, Kepala SMKN 2 Djoko Pratmodjo mengatakan, selama ini sekolahnya mendapatkan kucuran dana bopda Rp. 1,2 miliar per tiga bulan. Namun sejak dana tersebut macet, pihaknya meminjam uang dari unit jasa produksi sekolah.

Nilainya lebih dari Rp. 150 juta. Uang tersebut lalu digunakan untuk membayar 57 orang guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di sekolahnya.

Beruntung, pinjaman tersebut tanpa bunga, "Ya mau bagaimana lagi. Kalau tidak pinjam, mereka tidak gajian," katanya. "Jaminan pinjaman itu saya," sambung Kepala SMKN 2 Surabaya ini.

Djoko menjanjikan, pinjamannya tersebut akan dikembalikan. Dan hal tersebut sangat bergantung pada pencairan dana bopda. Jika tidak cair, sebagai alternatif dia mengaku akan mencicilnya dengan menghimpun dana dari orang tua.

"Januari mulai bayar cicilan itu," tuturnya.

Sebenarnya, disamping bopda, sekolah mendapatkan kucuran dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat. Meski demikian, tanpa pendamping bopda, operasional sekolah tidak bisa berjalan normal.

"Jadinya pincang. Selama ini ada dua biaya, sekarang sumbernya hanya satu," katanya. Dia juga mengungkapkan, bila dana bopda tidak kunjung cair, sekolah akan puyeng.

Karena itu, pihaknya akan menempuh segala cara agar operasional sekolahnya tetap bisa menggelinding. "Kalau terus belum turun, mobil sekolah mungkin akan saya gadaikan," kata Djoko.

Termasuk uang yang dikelola oleh koperasi sekolah. Para guru yang biasanya mengajukan pinjaman untuk kebutuhan pribadi terpaksa ditangguhkan. Oleh karenanya untuk menghadapi situasi ini, sekolah juga kian mengencangkan ikat pinggang.

|Baca juga: Hikz... Selamat Tinggal Sekolah Gratis

"Tanpa bopda, para guru kini harus ngempet," terangnya.

Dia berharap dana bopda tetap bisa dicairkan seperti sebelumnya. Jika tidak, terpaksa pihaknya akan menyampaikan kondisi sekolah kepada wali murid.

Keresahan juga dirasakan Kepala SMAN 21 Surabaya Yatno Yuwono. Untuk membayar gaji GTT dan PTT, Yatno meminjam Rp. 56 juta ke koperasi sekolah. Jumlah itu digunakan untuk mebayar sekitar 15 orang GTT dan PTT.

Meski begitu, jika kondisi ini berlangsung hingga akhir November, dia mengaku sekolah tidak mampu lagi untuk membiayai operasional sekolah. Berbeda dengan Djoko, Yatno enggan mengungkapkan alternatif pembiayaan operasional selain menunggu bopda.

Selain 2 sekolah itu, sekolah-sekolah lain di Surabaya menghadapi situasi serupa. Dana bopda uang yang tidak kunjung cair itu berawal dari sikap hati-hati Pemkot Surabaya.

Sebab, saat ini merupakan masa transisi peralihan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota kepada provinsi. Kewenangan pengelolaan SMA/SMK oleh provinsi itu berlaku mulai 1 Januari 2017.

Kabupaten/kota di Jawa Timur kini bahkan sudah menyerahkan P2D (personel, peralatan dan dokumen) sekolah kepada Pemprov Jatim pada awal Oktober 2016. Karena tidak ingin muncul masalah di kemudian hari, pemkot memilih mununda pencairan bopda.

Agar tidak disalahkan, pemkot kini berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Namun, pemerintah pusat belum memberikan jawaban apapun terkait masalah ini.

Kendati sekolah puyeng, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Ikhsan enggan menanggapi secara gamblang masalah ini. Yang pasti, kini pemkot Surabaya sedang membahasnya.

Kejadian serupa juga dialami oleh Kabupaten Jember, info selengkapnya baca Miris, Guru Honorer Jember Digaji Tabungan Siswa.

|Baca Juga: Benarkah Pendidikan di Indonesia Lahirkan Generasi Pengecut?

loading...


EmoticonEmoticon