Saturday, 5 August 2017

Juknis Penggunaan Dana BOS SD SMP SMA SMK Terbaru Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017

Juknis Penggunaan Dana BOS Terbaru Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017

Mardiyas.com - Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Namun pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 mengenai dana BOS ini mengalami perubahan salah satunya yaitu penggunaan dana BOS untuk membayar honor bulanan guru/tenaga kependidikan dan non kependidikan honorer di sekolah.

Seperti yang tertulis pada Juknis Penggunaan Dana BOS Terbaru Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 pada point Pembayaran Honor halaman 52 sampai dengan halaman 53. Pada keterangan menjelaskan bahwa:
  1. Batas maksimum penggunaan BOS untuk membayar honor bulanan guru/tenaga kependidikan dan non kependidikan honorer di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebesar 15% (lima belas persen) dari total BOS yang diterima, sementara di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat maksimal 50% (lima puluh persen) dari total BOS yang diterima.
  2. Guru memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV.
  3. Bukan merupakan guru yang baru direkrut setelah proses pengalihan kewenangan.
  4. Guru honor pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 wajib mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dan disetujui oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan dari dinas pendidikan dengan menyertakan daftar data guru hasil pengalihan kewenangan yang meliputi jumlah guru, nama guru dan mata pelajaran yang diampu, dan sekolah yang menjadi satuan administrasi pangkalnya.
Demikian sedikit ulasan mengenai Juknis penggunaan dana BOS tahun 2017. Untuk lengkapnya file Juknis Penggunaan Dana BOS bisa didownload pada tautan di bawah ini.



Juknis Penggunaan dana BOS 2017 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2017 ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy. Dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2017 ditandatangani Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Widodo Ekatjahjana.
loading...


EmoticonEmoticon