Monday, 13 May 2019

Juknis PPDB 2019 SMA/SMK Provinsi Jawa Barat

Mardiyas.com - Penerimaan Peserta Didik Baru atau yang sering dikenal dengan PPDB akan digelar mulai bulan Mei dan berakhir di bulan Juli 2019. Khususnya untuk wilayah Provinsi Jawa Barat dimulai dengan sosialisasi PPDB 2019 pada tanggal 1 Mei sampai dengan 16 Juni 2019. Sedangkan pendaftaran PPDB 2019 akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni sampai dengan  22 Juni.


Adapun petunjuk teknis (Juknis) PPDB 2019 SMA/SMK Provinsi Jawa Barat dapat di download pada bagian akhir artikel ini. Berikut beberapa ulasan tentang PPDB 2019 SMA/SMK Jawa Barat yang tertera dalam Juknis.

JADWAL PPDB 2019
Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 di Provinsi Jawa Barat diatur dengan jadwal sebagai berikut :

  1. Penetapan Zonasi : 24 April 2019
  2. Sosialisasi PPDB : 1 Mei - 16 Juni 2019
  3. Pendaftaran : 17 - 22 Juni 2019
  4. Verifikasi / Uji Kompetensi : 24 - 26 Juni 2019
  5. Pengumuman : 29 Juni 2019
  6. Daftar Ulang : 1 - 2 Juli 2019
  7. Awal tahun pelajaran 2019/2020 : 15 Juli 2019
  8. MPLS : 16 - 18 Juli 2019
PENGUMUMAN PENDAFTARAN

A. Pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pendaftaran dan persyaratan, pelaksanaan seleksi, penetapan hasil seleksi serta daftar ulang

B. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui:
  • Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
  • Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah;
  • Website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
  • Website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 Pemerintah Provinsi Jawa Barat
DAYA TAMPUNG
1.  Daya tampung memperhitungkan jumlah peserta didik yang akan
diterima dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah ombongan belajar yang tersedia, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya

2.  Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar/Kelas diatur sebagai berikut:
a.  SMA sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
b.  SMK sekurang-kurangnya 15 (lima belas) dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
c.  Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar pada SLB untuk setiap kekhususan dan satuan pendidikan sebagai berikut:
1). TKLB dan SDLB paling banyak 5 (lima) orang peserta didik; dan
2). SMPLB dan SMALB paling banyak 8 (delapan) peserta didik.

3.  Calon peserta didik yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima, disesuaikan ketersediaan tenaga pendidik dan sarana prasarana pendukung pendidikan layanan khusus;

4.  Dalam hal keterbatasan tenaga pendidik dan sarana pendukung Pendidikan layanan khusus, satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan pusat dukungan (Resource centre), perguruan tinggi atau tim kelompok kerja pendidikan inklusif;

5.  Informasi daya tampung untuk SMK wajib disertai dengan informasi tentang bidang/program/kompetensi keahlian yang mengacu pada Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan Tahun 2016;

6.  Bagi SMK yang pada tahun sebelumnya masih memiliki peserta didik kurang dari 15 dalam 1 (satu) rombongan belajar dan mempunyai lebih dari 72 rombongan belajar, maka secara bertahap wajib menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun.
7.  Jumlah Rombongan Belajar pada satuan pendidikan diatur sebagai berikut:
a.  SMA sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) rombongan belajar, masing-masing tingkat sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) rombongan belajar;
b.  SMK sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 72 (tujuh puluh dua) rombongan belajar, masing-masing tingkat sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) rombongan belajar untuk SMK dengan lama pendidikan 3 tahun dan 4 tahun, dan jumlah rombongan belajar akan bertambah untuk SMK 4 tahun.

8.  Untuk SMK yang mempunyai Kompetensi Keahlian yang sudah jenuh (Tehnik Komputer dan Jaringan, Rekayasa Perangkat Lunak, Multimedia, Tehnik Kendaraan Ringan, Tehnik dan Bisnis Sepeda Motor, Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, Bisnis Daring dan Pemasaran) disarankan memulai untuk mengurangi jumlah rombongan belajar;

9.  Bagi satuan pendidikan yang tidak dapat memenuhi jumlah rombongan belajar sesuai daya tampung hingga hari terakhir pendaftaran, kepala sekolah memiliki kewenangan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah memperpanjang pendaftaran hingga sebelum jadwal uji kompetensi, melalui kordinasi dan melaporkan kepada Dinas Pendidikan;

10.  Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada aplikasi PPDB.

PPDB SMA
PPDB SMA terdiri dari tiga jalur, meliputi jalur zonasi, prestasi dan perpindahan. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) jalur pendaftaran sebagai berikut:
  1. Jalur Zonasi
    Jalur zonasi merupakan jalur seleksi PPDB dengan menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik.

    Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan.

    Tempat domisili calon peserta didik dari zona yang berbeda dengan satuan pendidikan, ditetapkan menjadi satu zona jika tempat domisili terletak di kecamatan yang berbatasan dengan zona tempat satuan Pendidikan.

    Seleksi PPDB pada jalur zonasi mengutamakan jarak terdekat domisili calon peserta didik dengan satuan pendidikan.

    Jarak domisili terdekat dimaksud pada point 1.d. dihitung berdasarkan jarak dari domisili/tempat tinggal ke satuan Pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi.

    Domisili calon peserta didik didasarkan alamat rumah pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan dilengkapi dengan surat tanggung jawab mutlak dari yang bersangkutan.
  2. Jalur Prestasi
    Jalur Prestasi adalah seleksi calon peserta didik baru berdasarkan prestasi yang dicapai peserta didik berdasarkan perolehan nilai Ujian Nasional (UN) SMP/MTs atau yang sederajat, maupun prestasi non UN.

    Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan/atau luar zonasi sekolah yang bersangkutan.

    Prestasi non UN merupakan prestasi bakat istimewa berdasarkan capaian kejuaraan dalam berbagai bidang terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama.

    Calon peserta didik pada jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, dengan ketentuan 2,5% bagi prestasi nilai UN dan/atau 2,5% prestasi non UN.
  3. Jalur Perpindahan Orang Tua
    Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua merupakan jalur yang disediakan bagi calon peserta didik yang mengikuti tempat tugas orang tua dengan seleksi mempertimbangkan:

    Jarak domisili calon peserta didik pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan sekolah yang dituju, usia calon peserta didik, tempat tugas orang tua yang dimaksud pada poin a dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor atau perusahaan yang memberi tugas.

    Kuota jalur perpindahan sebesar 5% dari keseluruhan calon peserta didik yang diterima. Jika kuota 5% tidak terpenuhi, sisa kuota dilimpahkan ke kuota jalur prestasi UN.
Informasi selengkapnya tentang PPDB 2019 SMA/SMK Provinsi Jawa Barat bisa diunduh pada link download di bawah ini:




loading...


EmoticonEmoticon